Viral flexing mahasiswa penerima fasilitas bantuan keuangan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) belum menunjukkan bantuan yang salah sasaran. Namun, beberapa catatan memang menyertai kebijakan bantuan keuangan ini. Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair) Gitadi Tegas Supramudyo memberikan pandangannya terkait KIP-K dengan mekanisme pemberian keringanan SPP di kampusnya.

Menurut Gitadi, menilai sebuah kebijakan harus berdasar data dan fakta. Dia mencontohkan, jika ada ribuan yang bermasalah, barulah bisa dilakukan analisis evaluasi. Gitadi juga menyampaikan agar media massa tidak langsung mengambil kesimpulan dari kejadian viral flexing itu. Sebab, narasi yang diberikan belum tentu sesuai dengan kenyataan asli, bisa saja berupa asumsi.

Lebih jauh, Gitadi menerangkan, kunci efektivitas kebijakan dan atau program pemerintah adalah desentralisasi atau tidak erpusat di satu lembaga saja. Dengan kata lain, perlu melibatkan lembaga/institusi independen yang lebih kredibel untuk menentukan sasaran program.

Atas dasar itu, Gitadi beranggapan bahwa lembaga yang mengatur KIP-K, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, kurang belajar dari pengalaman berbagai kampus. Padahal, menurutnya, mekanisme yang dimiliki oleh universitas sudah bagus. Banyak perguruan tinggi disebutkannya sudah punya mekanisme menentukan SPP yang baik, sampai home visit (dikunjungi rumahnya), ditanya tetangganya, konsumsi listriknya.

Gitadi mencontohkan Unair yang memiliki pengalaman untuk survei ke rumah-rumah mahasiswa yang membutuhkan bantuan finansial. Hal itu dianggap sebagai proses bersusah payah untuk menemukan solusi (muddling through). Menggunakan perbandingan itu, Gitadi menilai program KIP-K bagus di permukaan saja. Dia menyarankan, perlu struktur atau institusi khusus dalam pelaksanaan program atau kebijakan.

Gitadi juga berpendapat bahwa peraturan tidak boleh bersifat karet. Kata 'bisa dicabut' dalam pernyataan Puslapdik dianggapnya tidak tegas. Kalau status ekonomi si mahasiswa sudah naik, bantuan harus langsung diputus. Gitadi juga memberi pesan dan harapan kepada pemerintah untuk melakukan survei dan riset serta memberikan alternatif rekomendasi pada penyelenggaraan kebijakan dan pengutamaan kebijakan.