Tuntutan Walhi agar BKSDA bertanggung jawab atas peringatan bencana di Lembah Anai

Taman Wisata Alam Mega Mendung di Lembah Anai di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, mengalami banjir bandang yang disebabkan oleh banjir lahar Gunung Marapi pada 11-12 Mei 2024. Walhi Sumatera Barat menuntut agar Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bertanggung jawab atas peringatan bencana ini.

Bencana banjir bandang di Lembah Anai bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, pada 22 Februari 2023, juga terjadi banjir bandang yang tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, kali ini, bencana tersebut menelan korban tewas sebanyak 50 orang.

Walhi Sumatera Barat mengungkapkan bahwa mereka telah memperingatkan selama setahun terakhir mengenai potensi bencana banjir bandang di daerah aliran sungai Batang Anai di Lembah Anai. Mereka juga telah menyampaikan risiko dan dampak bencana tersebut kepada Dewan Sumber Daya Air Sumatera Barat.

Walhi juga menyoroti pembangunan sebuah kafe yang berada dekat air terjun Lembah Anai. Mereka menilai pembangunan tersebut mengabaikan aspek mitigasi bencana dan keselamatan.

Walhi menegaskan bahwa pembangunan dan pemanfaatan ruang di Lembah Anai harus didasarkan pada penanggulangan bencana. Mereka menyalahkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Gubernur Sumatera Barat, dan Bupati Tanah Datar atas bencana berulang yang terjadi di Lembah Anai.

Walhi juga mendesak untuk dilakukan identifikasi terhadap bangunan di sekitar Lembah Anai, khususnya di kawasan Hutan Lindung. Mereka merekomendasikan pembuatan batas sempadan Sungai Batang Anai dan penindakan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin.

Walhi menekankan bahwa bencana ekologis tidak hanya disebabkan oleh cuaca ekstrem, tetapi juga akibat krisis ekologis yang terakumulasi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif akan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Walhi menyerukan kebijakan konkret berdasarkan data akurat dan penegakan regulasi lingkungan yang tegas. Mereka juga mengajukan peninjauan ulang kebijakan pembangunan, penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana, dan audit lingkungan menyeluruh sebagai langkah-langkah mendesak dalam menghadapi bencana ekologis.