Apakah Google berhasil menghindari proses hukum terkait tuduhan monopoli bisnis iklan digital di AS?

Alphabet yang merupakan induk Google menghadapi tekanan dari pemerintah Amerika Serikat (AS) gara-gara tuduhan monopoli bisnis iklan digital.

Terbaru, akhirnya Google bisa bernapas lega karena tak perlu menghadapi proses hukum selanjutnya, yakni pengadilan juri (jury trial).

Hakim federal mengatakan Google telah membayar US$ 2,3 juta atau setara Rp 37,4 miliar untuk menanggulangi kerugian finansial yang diklaim pemerintah AS.

Pembayaran yang dilakukan Google tersebut membuat sang raksasa Mountain View bisa menghindar dari jury trial. Sebelumnya, kasus dugaan monopoli Google sudah melalui tahap gelar perkara.

Departemen Kehakiman AS (DoJ) menggugat Google pada tahun lalu karena dinilai memonopoli iklan digital. Selain itu, Google juga dituduh 'memeras' pengguna.

Tujuan gugatan adalah menghapus praktik monopoli Google pada bisnis iklan digital, sehingga terjadi persaingan bisnis yang sehat.

Hakim Distrik AS Leonie Brinkema telah menjadwalkan sidang non-jury pada 9 September 2024. Nantinya, ia akan mendengarkan argumen dari Google dan memutuskan perkara secara langsung, tanpa ada tahapan jury trial.

Google membantah berbagai tuduhan monopoli yang diajukan DoJ. Google mengatakan tuduhan tersebut tak berdasar dan semata-mata ingin memilih pihak menang dan kalah di industri yang kompetitif.

Juru bicara DoJ menolak memberikan komentar.

Bulan lalu, Google mengatakan pemerintah AS tadinya mematok kerugian finansial dari praktik monopoli Google sebesar US$ 100 juta. Namun, Google mengatakan kerugian yang disebabkan perusahaan kurang dari US$ 1 juta.

Google akhirnya sepakat membayar kerugian US$ 2,3 juta untuk potensi kerugian yang ditetapkan sesuai aturan antimonopoli di AS, dikutip dari Reuters, Senin (10/6/2024).

Sebelumnya, Google menuduh pemerintah federal sengaja mematok angka kerugian finansial yang tinggi agar mau tak mau sang raksasa Mountain View harus melalui tahap jury trial.

DoJ mengatakan pihaknya bersedia menyepakati angka kerugian finansial dalam kasus ini, asalkan Google mau menggelontorkan lebih banyak uang.

"Google selama ini terus menutup-nutupi praktik anti kompetisi dari publik luas," kata perwakilan pemerintah ke Brinkema bulan lalu.