Otorita IKN Klaim Tidak Pake Domain Verklaring ala Belanda dalam Pembebasan Lahan

Otorita Indonesia Kawasan Industri Kendal (IKN) menegaskan bahwa mereka tidak menggunakan domain Verklaring seperti yang dilakukan oleh Belanda dalam proses pembebasan lahan. Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap berita yang beredar mengenai penggunaan domain tersebut dalam pembebasan lahan proyek IKN.

Menurut Direktur Utama IKN, Bagus Sediadi, pihaknya tidak menggunakan istilah Verklaring atau domain serupa dalam pembebasan lahan. IKN menggunakan mekanisme pembebasan lahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Bagus juga menambahkan bahwa IKN telah melibatkan pihak berwenang, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah, dalam proses pembebasan lahan. IKN juga telah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini.

Dalam kasus pembebasan lahan proyek IKN, Bagus mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan sesuai dengan nilai yang telah disepakati. IKN juga telah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak dari pembebasan lahan tersebut.

Bagus menegaskan bahwa IKN berkomitmen untuk menjalankan proyek dengan transparansi dan menghormati hak-hak masyarakat setempat. Pihaknya juga terus berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait dalam proses pembebasan lahan.