Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Berpotensi Melemahkan Fungsi Pengawasan, Menurut Penilaian

Jakarta, - Usai ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilpres 2024, Presiden Terpilih Prabowo Subianto berupaya melakukan safari politik dengan merangkul partai politik yang bahkan tidak mendukungnya.

Prabowo, bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, juga berencana akan membentuk kabinet dengan 40 kementerian, lebih banyak dari jumlah kementerian di era Presiden Jokowi.

Merespons hal itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Lampung (Unila) Prof Rudy Lukman menilai bahwa koalisi gemuk Prabowo-Gibran itu bisa berpotensi melonggarkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

"Koalisi yang merangkul banyak partai politik akan menguntungkan mulusnya kebijakan pemerintah terlaksana, namun di sisi lain bisa berpotensi longgarnya pengawasan," kata Prof Rudy saat dihubungi, Selasa (7/5/2024).

Prof Rudy menjelaskan bahwa koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya diisi oleh para politisi dari partai politik pendukung saat Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa dalam koalisi pemerintahan dibutuhkan kesamaan visi.

"Yang utama adalah kesamaan visi pemerintahan tentunya sangat terkait dengan partai pendukung saat Pilpres kemarin," jelasnya.

Prof Rudy juga menjelaskan bahwa sistem presidensial berjalan ketika kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisahkan secara tegas. Dalam konteks ini, ia menyatakan bahwa koalisi politik tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja pemerintah.

Ia juga mengatakan, Presiden memiliki otoritas eksekutif yang cukup kuat untuk mengambil keputusan dan melaksanakan fungsi pemerintahan, tanpa terlalu bergantung pada dukungan mayoritas di parlemen.

"Dalam sistem presidensial, koalisi gemuk tidak terlalu penting karena kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan tidak akan terlalu terganggu oleh legislatif. Karena itu pemerintahan pak Prabowo tidak harus mengakomodasi koalisi yang gemuk," jelas Prof Rudy.

Koalisi Prabowo-Gibran di Senayan

Ada empat partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo-Gibran. Para anggota dewan terpilih dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat akan segera bekerja sebagai wakil rakyat di Senayan.

Pakar Tegaskan Oposisi Berfungsi untuk Awasi dan Koreksi Kebijakan Pemerintah

Dalam Pemilu 2024, Golkar berhasil meraih 15,2 persen suara sah secara nasional, yang diperkirakan akan mengamankan 102 kursi bagi partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sementara Gerindra dengan perolehan suara 13,2 persen diperkirakan akan mendapatkan 86 kursi. Lalu Demokrat dengan 7,4 persen suara diprediksi akan memperoleh 48 kursi. Kemudian PAN dengan 7,2 persen suara diperkirakan akan mendapatkan 44 kursi.

Koalisi pengusung Prabowo-Gibran ini diperkirakan sebanyak 280 dari total 580 kursi di DPR RI. Sementara, sisanya, yakni 300 kursi, akan diisi oleh anggota legislatif dari partai di luar koalisi pengusung Prabowo-Gibran.

Lalu partai-partai non-koalisi juga sudah mulai memberikan sinyal akan bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran. Di antaranya Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dalam Pilpres 2024 mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.