Komisioner KPAI Kirim Surat Terbuka ke Nadiem Makarim, Isinya Bikin Heboh!

Retno Listyarti, seorang komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), telah membuat surat terbuka kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Dalam surat tersebut, Retno mengkritik pandangan Nadiem terhadap pendidikan di Indonesia. Menurut Retno, pernyataan Nadiem yang menyatakan bahwa sekolah negeri hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin adalah pernyataan yang tidak tepat.

Retno berpendapat bahwa pendirian sekolah negeri adalah tanggung jawab negara untuk memenuhi hak pendidikan semua anak Indonesia, tanpa memandang status ekonomi. Surat terbuka ini, yang ditulis oleh seorang ibu yang pernah menjadi guru dan kepala sekolah, bertanggal 1 Agustus 2020.

Dalam suratnya, Retno juga mengajukan tiga pertanyaan dan catatan kepada Menteri Nadiem. Pertanyaan pertama adalah mengapa Nadiem menyatakan bahwa sekolah negeri hanya diperuntukkan bagi siswa miskin. Retno menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar, sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945. Oleh karena itu, pendirian sekolah negeri adalah wujud dari pemenuhan hak dasar tersebut.

Pertanyaan kedua adalah mengapa Nadiem menurunkan jalur zonasi dalam PPDB tahun 2020. Retno menyoroti bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi adalah untuk mencegah pendidikan menjadi pasar bebas dan memastikan bahwa semua anak Indonesia, tanpa memandang status ekonomi, memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah negeri. Retno juga menyarankan agar Nadiem meningkatkan jumlah sekolah negeri untuk jenjang SMP dan SMA/SMK, terutama di daerah yang padat penduduk.

Pertanyaan ketiga adalah mengapa Nadiem, yang dijuluki menteri milenial, tidak mampu mengatasi masalah PJJ bagi puluhan juta anak Indonesia. Retno menyoroti bahwa pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini masih sarat dengan kendala, dan tidak terlihat langkah-langkah konkret dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi masalah ini. Retno juga menyarankan agar anggaran yang dialokasikan untuk program organisasi penggerak dialihkan untuk mengatasi kendala PJJ, seperti penggratisan internet dan bantuan gadget bagi anak-anak miskin dan guru honorer.

Retno berharap bahwa Menteri Nadiem, didukung oleh timnya yang mayoritas milenial dan lulusan pendidikan luar negeri, dapat menunjukkan kemampuan dan kapasitas mereka dalam menyelesaikan masalah pendidikan di era pandemi ini, terutama terkait PJJ.