3 Masalah Besar dalam Pendidikan di Indonesia yang Jarang Diketahui

Pandemi corona Covid-19 memberikan dampak yang signifikan pada sistem pendidikan di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan semua sekolah di Indonesia sementara waktu. Proses pembelajaran dilakukan secara daring atau online di rumah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghentikan penyebaran corona Covid-19.

Selain belajar dari rumah, pandemi corona Covid-19 juga memaksa pembatalan UNBK 2020.

Pada tanggal 23 Maret, pemerintah memutuskan untuk membatalkan Ujian Nasional 2020. Hal ini juga menjadi kesempatan untuk merevisi sistem evaluasi pendidikan dasar dan menengah secara nasional.

Sebelum pandemi corona Covid-19, pemerintah telah setuju untuk menghapus Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2021.

Apakah pengendalian mutu pendidikan secara nasional hanya menggunakan UN atau dapat juga menggunakan standar internasional seperti Program for International Student Assessment (PISA)?

Indonesia telah mengikuti survei PISA selama tujuh putaran sejak tahun 2000 hingga 2018. Survei PISA menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia telah menjadi lebih inklusif, terbuka, dan memberikan akses yang lebih luas selama 18 tahun terakhir.

"Namun, laporan yang saya terima menunjukkan bahwa skor rata-rata PISA 2018 mengalami penurunan dalam tiga bidang kompetensi. Penurunan terbesar terjadi dalam bidang membaca. Kemampuan membaca siswa Indonesia dengan skor 371 berada di peringkat 34, kemampuan matematika dengan skor 379 berada di peringkat 73, dan kemampuan sains dengan skor 396 berada di peringkat 71. Berdasarkan temuan survei PISA, kita juga menemukan masalah utama yang perlu diatasi."

Presiden Joko Widodo mengungkapkan tiga permasalahan utama dalam pendidikan di Indonesia.

1. Jumlah siswa yang memiliki prestasi rendah di Indonesia cukup tinggi. "Meskipun kita telah berhasil meningkatkan akses siswa usia 15 tahun ke sistem pendidikan, persentase siswa dengan prestasi rendah masih tinggi. Diperlukan upaya lebih besar untuk menekan jumlah siswa berprestasi rendah menjadi 15-20 persen pada tahun 2030," katanya.

2. Persentase siswa yang mengulang kelas cukup tinggi, yaitu 16 persen. Angka ini 5 persen lebih tinggi dari rata-rata negara-negara OECD," kata Jokowi.

3. Tingginya tingkat ketidakhadiran siswa di kelas. Berdasarkan survei PISA, diperlukan langkah-langkah perbaikan menyeluruh, termasuk dalam hal peraturan, regulasi, anggaran, infrastruktur, manajemen sekolah, kualitas guru, dan beban administratif guru. Saya ingin menekankan tentang beban administratif guru. Guru tidak dapat fokus pada kegiatan belajar-mengajar karena terlalu banyak terlibat dalam hal administrasi. Ini perlu ditekankan," ujar Jokowi.

Permasalahan di atas disampaikan dalam rapat terbatas tentang Strategi Peningkatan Peringkat Indonesia dalam PISA yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (3/4/2020).